Kunker ke Inhu, Komisi III DPRD Riau Tinjau Aset Pemprov
Editor : Rudi | Penulis: Rima

politik | 12 Juni 2021 | Dilihat : 77

Anggota Fraksi Demokrat, Ir H Syahroni Tua Harahap

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM -  Komisi III DPRD Provinsi Riau, Jumat (11/6) menggelar kunjungan kerja di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Kunker ini dipimpin Ketua Komisi III, Husaimi Hamidy didampingi Wakil Ketua Karmila Sari, Syahroni Tua Harahap, Syamsurizal, dan Sugeng Pranoto.

Anggota Fraksi Demokrat, Ir H Syahroni Tua Harahap kepada media ini mengatakan, ada dua tempat di Kecamatan Peranap yang dikunjungi, dimana terdapat aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

"Ada dua titik kunjungan terkait asset tanah, berupa lahan seluas 60 hektar di Kecamatan Peranap sekitar 7 kilometer menuju Air Molek. Saat ini sudah ada ditemui rumah penduduk dan sudah ditanami kelapa sawit dan sudah ada dibuat kolam," ujar Syahroni.

Pada saat di lokasi, sambung pria akrab disapa Roni ini, disambut Umar Camat Peranap. Umar sendiri sudah menjabat sebagai camat Peranap sejak tahun 2011.

Umar meminta kepada Komisi III DPRD Riau supaya lahan ini ditangani ataupun dikelola dengan bagus agar tidak terjadi pendudukan ataupun pengelolaan tidak sah oleh masyarakat pendatang yang saat ini menghuni asset milik provinsi tersebut. 

"Namun, apa yang disampaikan pak camat itu, belum sekalipun direspon oleh Provinsi Riau," kata Anggota DPRD Riau dapil Kota Pekanbaru.

Selain itu, ungkap dia, pihak kecamatan juga sudah minta agar dibuat plang merk bawah tanah bahwa tanah tersebut milik provinsi Riau, juga belum direspon sampai saat ini.

Selain itu, Umar juga meminta pihak pemprov membuat parit gajah sebagai batas lahan agar lahan yang memiliki potensi ekonomi itu tidak digarap warga. Itupun tidak digubris. 

Akibat Pemprov cuek, saat lahan tersebut telah ditempati masyarakat secara liar dan masyarakat itu sudah memiliki listrik. Untuk itu, komisi III DPRD Riau mengimbau pihak PLN untuk memutus arus listrik kepemukiman ilegal tersebut. Sehingga warga meninggalkan secara otomatis tempat tersebut.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPW JBMI Riau juga sangat yakin jika lahan ini dipergunakan dimanfaat dengan baik, seperti pembuatan sekolah yang mana sangat berguna bagi masyarakat atau fasilitas umum lainnya. 

"Harusnya lahan tersebut dikelola dengan baik. Jika dibutuhkan lahan untuk bangunan sekolah tentu Pemprov tidak kesulitan mencari lahan," ujarnya.

Selain itu, Syahroni dkk juga meninjau Pasar Baru Peranap yang dibangun Pemkab Inhu diatas lahan miliknya pemerintah provinsi yang saat ini masih terbengkalai. Sebab, pembangunan pasar tersebut jadi temuan BPK. Sehingga biaya untuk perbaikan bangunan tidak bisa dianggarkan oleh kabupaten.

Mengetahui kondisi ini, Komisi III DPRD Riau akan mencari solusi agar pembangunan di pasar tersebut bisa dilanjutkan dan dimanfaatkan masyarakat. Karena pemprov memang tidak punya Dinas Pasar yang akan menangani pasar, tentu solusinya adanya perpindahan Aset provinsi. 

"Toh ini (pasar dan tanahnya) kan juga milik pemerintah, saya yakin lahan ini bisa digunakan masyarakat untuk berdagang," terang Syahroni.

Selain pasar belum bisa difungsikan, saat ini lokasi lahan pasar ini dijadikan lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat.

Selain, juga kamar-kamar dengan dinding triplek yang rawan digunakan anak muda untuk mengkonsumsi narkoba dan sek bebas.

"Ini perlu dibenahi sehingga dalam hal ini BPKAD lebih serius untuk mendata dan mengamankan aset aset jangan sampai ada yang terbengkalai," ujarnya.

Menurut informasi Camat Peranap, bangunan pasar Peranap itu dibangun zaman bupati Thamsir Rahman. Saat ini ada bagian bangunan yang roboh, tapi masih ada juga bangunan yang bagus dan dimanfaatkan dan atapnya saja yang diperbaiki. Sedang akses jalan sudah ditumbuhi ilalang, namun kondisinya masih bagus.

Harapan komisi III DPRD Riau yang mengawasi Asset supaya BPKAD ditangani dan dikelola dengan baik. Artinya provinsi tidak bisa memanfaatkan pasar itu dengan baik serahkan saja ke kabupaten karena provinsi tidak mempunyai dinas pasar. (Rima)

Artikel Kanan
Artikel Kanan