Sidang Perkara Lahan TNTN, Ini Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa
Editor : Rudi | Penulis: Rilis

pelalawan | 28 September 2021 | Dilihat : 321

Sidang Perkara Lahan TNTN, di Pengadilan Negeri Pelalawan

PANGKALAN KERINCI, RIDARNEWS.COM - Sidang perkara penggarapan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan terdakwa Jamanatar Hutapea, Senin (27/9/21) sore, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan. Sidang secara virtual itu dengan agenda pembacaan pleidoi (pembelaan) terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam pembelaan yang dibacakan kuasa hukum terdakwa, Zulfikri, S.H, dan Robi Mardiko, S.H, dari kantor hukum Rolan L Pangaribuan, itu menegaskan, tuntutan JPU Rahmad dari Kejari Pelalawan terhadap kliennya (terdakwa Jamanatar Hutapea) tak masuk akal. Karena, menurutnya, klien mereka tidak pantas dipidana karena dibatasi aturan 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Artinya, terdakwa seharusnya hanya diberikan sanksi administrasi berupa pembayaran denda, karena telah menggarap kawasan hutan TNTN di Desa Kusuma Kecamatan, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

Sidang digelar di ruang Cakra PN Pelalawan ini, digelar secara virtual. Sidang dipimpin hakim ketua Abraham Van Vollen Hoven Ginting didampingi dua hakim anggota, serta Panitera. 
 
Apalagi, sambung Zulfikri, yang dipermasalahkan JPU, karena terdakwa memasukkan alat berat kedalam kawasan hutan TNTN. Dan bukan melakukan penggarapan lahan Negara (TNTN). 

"Jadi, dalam perkara ini, tidak ada kejahatan yang dilakukan klien kami untuk menggarap lahan TNTN, tapi hanya pelanggaran saja. Sedangkan alat berat itu diturunkan untuk membersihkan jalan dan bukan untuk staking lahan," paparnya. 

Sementara itu, Robi Mardiko menambahkan, jika memang ada pidana yang disangkakan JPU, itu seharusnya ditujukan kepada warga yang membuka lahan baru dikawasan hutan TNTN, bukan Jamantar Hutapea beserta ratusan masyarakat lainnya yang telah membuka lahan kebun sawit tersebut, sebelum UU Cipta Kerja itu terbit dan diberlakukan.

"Artinya, disini ada keterlanjuran yang telah dilakukan masyarakat. Sehingga, Pemerintah diharapkan dapat memberi kesempatan kepada masyarakat yang telah terlanjur berkebun dikawasan hutan. Yakni mengelola lahan tersebut 1 kali daur dengan jangka waktu 25 tahun. 
Dan setelah itu, barulah lahan tersebut diambil oleh Negara," ujarnya. 

Untuk itu, lanjut Robi Mardiko, pihaknya berharap Majelis Hakim dapat melihat
dengan hati yang jernih dan objektif memutuskan perkara ini. Yakni membebaskan terdakwa sesuai fakta fakta yang telah disampaikan dalam proses persidangan. 

Setelah mendengarkan Pledoi terdakwa, Ketua majelis hakim menyatakan sidang ditutup dan akan  lanjutan 4 Oktober 2021 mendatang dengan agenda tanggapan JPU atas Pledoi terdakwa.

"Sidang kami tunda satu pekan kedepan. Dan akan lanjutkan pada tanggal 4 Oktober dengan agenda tanggapan JPU terhadap Pledoi terdakwa," tutup Ketua majelis hakim, Abraham Van Vollen Hoven Ginting.

Artikel Kanan
Artikel Kanan