Sidang Lanjutan TNTN Kembali Digelar, PH Terdakwa Tolak Replik JPU
Editor : Rima | Penulis: Rilis

pelalawan | 05 Oktober 2021 | Dilihat : 78

Sidang Lanjutan TNTN Kembali Digelar, PH Terdakwa Tolak Replik JPU

PANGKALAN KERINCI, RIDARNEWS.COM - Pengadilan Negeri Pelalawan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penggarapan lahan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)  di Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras dengan agenda mendengarkan replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari terhadap Pledoi terdakwa, Jamanatar Hutapea, Selasa (5/10/21) sore.

Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua Abraham Van Vollen Hoven Ginting, Wakil Ketua PN Pelalawan, didampingi dua hakim anggota.
  
Tampak terlihat dalam sidang yang digelar dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan, Rahmad SH dan tim kuasa hukum terdakwa dari kantor hukum dan mediator, Rolan L Pangaribuan.

Dalam penyampaian tanggapan, JPU Kejari Pelalawan, Rahmad SH menjelaskan, dalam kasus ini, terdakwa Jamanatar Hutapea dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Kami jaksa penuntut umum menilai terdakwa Jamanatar Hutapea telah terbukti melakukan tindak pidana kehutanan. Setelah dakwaan yang telah diajukan sebelumnya telah di terima majelis hakim pada sidang putusan sela," kata JPU Rahmad Hidayat SH, dalam pelaksanaan sidang dihadapan Majelis Hakim.

Apalagi kata JPU, Rahmad, dalam jawaban penuntut umum atau replik yang disampaikan atas pledoi yang disampaikan tim kuasa hukum, telah dijelaskan.

"Terkait pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tuntutan tidak jelas. Itu tidak beralasan, karena sudah diuraikan di fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti pendukung lainnya," tegas Rahmad.

Atas perbuatan terdakwa, Jamanatar Hutapea mengolah atau menggarap lahan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dengan mengunakan alat berat.

Maka Jaksa, tetap pada tuntutan yakni 7 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar siubsider 6 bulan kurungan. Sebagaimana telah dijerat Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Intinya, dakwaan kita sudah diterima Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan yang lengkap," ujarnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Zulfikri yang ditemui usai pelaksanaan sidang menuturkan, tuntutan JPU, tidak menerapkan prinsip azas hukum yakni Lex specialis Detroit legi generali. Artinya, JPU menuntut terdakwa dengan pasal dalam aruran hukum yang sudah dicabut. Yakni, pasal 92 UU No 18 tahun 2013. Dimana Pasal tersebut telah diganti atau diubah UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Dan dalam UU Cipta kerja ini, tidak ada sanksi pidana, tapi sanksi administrasi. Kecuali, pembukaan lahan baru, ada sanksi pidananya. Sementara klien kami tidak terbukti membuka lahan baru," sebutnya. Artinya, UU itu harus ada keterlanjuran. Karena UU ini lahir jauh sebelum masyarakat menggarap lahan yang kemudian ditetapkan Negara sebagai kawasan hutan TNTN," sebutnya.

Untuk itu, sambung Zulfikri, pihaknya akan mengajukan duplik kepada Majelis Hakim terhadap replik JPU pada agenda sidang, Senin (11/10) pekan depan.

"Jadi, secara hukum kesalahan klien kami tidak terbukti. Sehingga kita berharap Majelis Hakim dapat jernih melihat perkara ini dengan kacamata hukum. Karena, sesuai UU Cipta Kerja, sanksi terdakwa bukan pidana, melainkan hanya sanksi administratif," pungkasnya. (***)

 

 

 

Artikel Kanan
Artikel Kanan