Undang Tim Gugus Tugas, Komisi IV DPRD Pertanyakan Perkembangan Penanganan Covid 19
Editor : rima | Penulis: Humas DPRD bengkalis

dprd_bengkalis | 17 Juni 2020 | Dilihat : 15

Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 mengundang Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (16/06/2020).

BENGKALIS, RIDARNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 mengundang Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (16/06/2020).

Dalam rapat tersebut hadir Asisten II Bupati Kabupaten Bengkalis Heri Indra Putra dan dinas terkait.

Dalam hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan meminta penjelasan kepada Gugus Tugas Covid-19 perkembangan penanganan Covid-19 serta kendala yang dihadapi.

Sofyan selaku pemimpin rapat meminta kepada Gugus Tugas Covid-19 untuk dapat melibatkan anggota DPRD pada setiap kegiatan yang dilakukan supaya DPRD tetap mengetahui perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Asisten II Bupati Bengkalis Heri Indra Putra mewakili Gugus Tugas menjelaskan bahwa sudah ditentukan 30 titik posko-posko pengawasan di Kabupaten Bengkalis untuk menuju new normal dan kedepannya akan diperbaiki.

"Status Kabupaten Bengkalis saat ini berada di zona kuning menuju zona hijau," ucap Heri Indra Putra.

Disamping itu, Sekretaris Gugus Tugas Covid 19 H. Tajul Mudaris menambahkan bahwa kondisi kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan yang diputuskan masih masuk dalam jalur kuning dimana belum bisa disebut new normal, dalam hal ini tetap melaksanakan arahan yang diberikan oleh Pusat maupun Provinsi.

"Kesepakatan tim Gugus Tugas, dari 30 titik posko akan didirikan di pasar-pasar, tempat keramaian dan hiburan yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Riau," jelas Tajul Mudaris.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan dr. Ersan Saputra mengatakan Kabupaten Bengkalis sedang menuju zona hijau dan harus ada kerja keras bersama untuk mewujudkannya.

"Protokol Kesehatan untuk keramaian dan pesta pernikahan sudah disebarkan," ucap dr. Ersan.

Dikatakannya bahwa pesta pernikahan bisa dilaksanakan, namun tetap dengan mengikuti protokol kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bengkalis, Martini menyampaikan terkait bantuan masyarakat yang berdampak Covid-19, Dinas Sosial akan melakukan pendataan dan di SK ulang supaya tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan dan juga bagi masyarakat yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan KK, diminta untuk segera melapor dengan membuat berita acara.

“Ada beberapa kendala bagi penerima bantuan dari kantor pos karena datanya berbeda, penerima bantuan sudah disalurkan pada bulan April. Bagi penerima bantuan BLT akan ada tambahan perpanjangan waktu sampai bulan September senilai Rp300.000 perbulan,” ujar Martini.

Dan, Anggota Pansus Covid 19, Surya Budiman berharap agar penerima bantuan masyarakat yang berdampak Covid-19 didata secara detail karena banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak dapat.

"Untuk kedepannya semoga komunikasi antara masyarakat dan pihak bersangkutan dapat lebih ditingkatkan lagi demi keselamatan bersama,” ungkap Surya Budiman menyampaikan tanggapan.

Anggota Pansus lainnya juga menanggapi, bantuan masyarakat yang berdampak Covid-19 ini agar dibagi merata. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak mendapatkan tidak terdata serta pengawasan terhadap tempat keramaian harus diperketat, masyarakat diwajibkan memakai masker apabila berkegiatan di luar rumah. (Humas DPRD Bengkalis)

Artikel Kanan
Artikel Kanan