Kajari Pelalawan Tetapkan 2 Tersangka Tipikor dalam Kasus Berbeda
Editor : Bella | Penulis: Lastin

pelalawan | 12 Juli 2020 | Dilihat : 123

Kepala Kajari Pelalawan, Nophy T South

PANGKALANKERINCI, RIDARNEWS.COM - Tim Penyidik Kejari Pelalawan melaksanakan gelar perkara pada hari Kamis, (09/07/2020) guna penetapan tersangka terhadap 2 penyidikan yang sedang dilakukan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Nophy T. Suoth melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Sumriadi kepada awak media mengatakan bahwa dari gelar perkara yang dilakukan, Tim Kejari menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) inisial MY sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kegiatan belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016. 

Disampaikannya, setelah penyidik  menerima perhitungan  kerugian keuangan Negara dari auditor dan menetapkan tersangka inisial MY yang pada saat itu menjabat sebagai PPTK. Dalam Kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 diduga adanya penggelembungan harga dan penggunaan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar  atau dugaan Mark Up hingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan  yang  diduga kurang lebih Dua Miliyar  Rupiah. 

Selain itu, Tim kejari juga menetapkan Kepala Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan berinisial Hu sebagai tersangka dalam  perkara Tipikor  dalam  Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, abupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018.  Dalam Penggunaan APBDes Sungai Upih Tahun Anggaran 2018 tersebut diduga adanya kegiatan-kegiatan yang tidak selesai dan tidak terlaksana yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar sembilan ratus juta rupiah. 

Kedua tersangka dijerat dengan pasal yang sama meski dalam perkara yang berbeda yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disinggung mengenai apakah para tersangka akan dilakukan penahanan, Sumriadi mengatakan pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. “Kita akan melakukan pemeriksaan kepada para pelaku tersebut dengan status sebagai tersangka”, ujarnya kepada media ini (10/07/2020). (Lastin)

Artikel Kanan
Artikel Kanan