Tidak Dihargai, Komisi II DPRD Riau akan Panggil Paksa PT Duta Palma
Editor : bella | Penulis: red

politik | 13 Juli 2020 | Dilihat : 90

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Senin, (13/7), menggelar dengar pendapat atau hearing bersama masyarakat Kabupaten Kuansing diruang Mediaum DPRD Riau, Jalan Jend Sudirman, Pekanbaru.

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Senin, (13/7), menggelar dengar pendapat atau hearing bersama masyarakat Kabupaten Kuansing diruang Mediaum DPRD Riau, Jalan Jend Sudirman, Pekanbaru.

Hearing digelar membahas permasalahan tanah ulayat masyarakat Kuansing dengan perusahan pengolahan kelapa sawit, PT Duta Palma sampai saat ini belum mendapatkan titik terang.

Turut dihadiri Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, M.Si, Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Syafri tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P. Hutagalung, SH.

Ketidakhadiran perwakilan PT. Duta Palma membuat Komisi II DPRD Riau tidak dihargai. Pemanggilan PT. Duta Palma dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terus terjadi di kabupaten Kuansing. hearing yang seyogyanya berjalan hari inipun ditunda 10 hari ke depan dengan harapan PT. Duta Palma akan hadir.

“Kalau PT. Duta Palma tidak juga menghadiri panggilan. Kita akan minta pihak yang berwajib untuk memanggil secara paksa,” tutur H. Marwan Yohanis, S. Sos, M.I.Kom selaku anggota Komisi II DPRD Riau.

Sebelumnya, Marwan telah menyampaikan permasalahan tanah ulayat dengan PT. Duta Palma kepada Pemerintah Provinsi Riau pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu yang diwakili oleh Yan Prana dengan menyampaikan secara langsung hingga membentang spanduk yang  berisi aspirasi masyarakat Kuansing mengenai masalah ini bersama Komperensi, SP, M.Si. yang sempat menyita perhatian para tamu undangan rapat paripurna.

Sejalan dengan ketidakpuasan atas ketidakhadiran PT. Duta Palma, Robin P. Hutagalung menegaskan kalau hearing dalam 10 hari ke depan PT. Duta Palma tidak juga hadir, kita akan lakukan pemanggilan paksa. Bupati Kuansing saja hadir dengan maksud baik untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak, ini perusahaan malah mengabaikan panggilan dewan”.

“Meski demikian, kami harap seluruh pihak agar bersabar untuk menunggu agenda 10 hari ke depan. Kita tidak memiliki hak eksekusi terhadap perusahaan. Ini akan diselesaikan sesuai aturan main,” tutup Robin. (**)

Artikel Kanan
Artikel Kanan