Sidang Lanjutan Perkara Karhutla PT. Adei, Dalam Eksepsi PH Bantah Dakwaan JPU
Editor : bella | Penulis: lastin

pelalawan | 21 Juli 2020 | Dilihat : 177

Sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terdakwa PT Adei Plantation and Industry yang diwakili oleh Goh Keng EE selaku Direktur kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Pelalawan pada hari Selasa (21/07/2020) den

PANGKALANKERINCI, RIDARNEWS.COM - Sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terdakwa PT Adei Plantation and Industry yang diwakili oleh Goh Keng EE selaku Direktur kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Pelalawan pada hari Selasa (21/07/2020) dengan agenda sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa.

Eksepsi atau nota keberatan terdakwa PT Adei and Plantation atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disampaikan oleh Penasehat Hukumnya M. Sempakata, SH, MH dan rekannya Suherdi, SH dari kantor hukum Sitepu ascociates yang beralamat di Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Sidang dipimpin oleh tiga majelis hakim yang diketuai Bambang Setyawan SH MH yang juga merupakan Ketua PN Pelalawan, didampingi Rahmat Hidayat SH MH dan Joko Ciptanto SH MH sebagai hakim anggota. Sementara dari JPU yakni Rahmat Hidayat SH dari kejari Pelalawan.

Dalam nota keberatan atau eksepsinya, terdakwa membantah dakwaan JPU dari Kejari Pelalawan yang telah dibacakan pada agenda sidang sebelumnya yang mana PT. Adei Plantation and Industry didakwa dengan dua dakwaan, yakni dakwaan kesatu dengan Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (I) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dakwaan kedua dengan Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (I) Jo Pasal 116 ayat (I) huruf a UI-J No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam nota keberatan atau eksepsinya, terdakwa melalui PH-nya menyebut penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam perkara ini tidak meninventarisir Sapras  damkar yang dimiliki oleh  terdakwa.

Penyidikan dilakukan hanya sebatas tempat kejadian perkara berada pada divisi II block 34 Kebun Nilo Barat lalu Penyidik menyimpulkan terdakwa melanggar Permentan No 5 tahun 2018.

"Kami keberatan dengan kesimpulan penyidik dalam perkara ini. Sebab, PT. Adei Plantation and Industry memliki Sarpras Damkar cukup sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 pasal 14 dan menyesuaikannya dengan peraturan Permentan No. 5 Tahun 2018," kata Goh Keng Ee   

"Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya izin AMDAL, IUP sebagai persyaratan operasional perkebunan PT. Adei Plantation and Industry", ucapnya saat membacakan nota keberatan atau eksepsinya dihadapan persidangan.

Selain lalai, JPU juga mendakwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian akibat kerusakan lingkungan dengan total kerugian atas kerusakan lingkungan yang terjadi sebesar Rp. 2.987.654.064.

"Mengenai penelitian dan penghitungan kerusakan yang timbul akibat kebakaran lahan akan kami bantah dengan hasil penelitian yang lain. Karena terkait pengambilan, penanganan dan pengujian sampel harus melalui prosedur yang ketat terkait ketelitian, keakuratan dan ketepatannya sehingga dapat diterima secara ilmiah tanpa keraguan", tandasnya. (Lastin)

Artikel Kanan
Artikel Kanan